Penyidikan Kriminal Laut: Tinjauan Hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyidikan kriminal laut adalah proses pengumpulan bukti untuk menentukan apakah suatu tindak kriminal telah dilakukan di perairan Indonesia. Dalam hal ini, hukum laut menjadi landasan utama dalam menangani kasus-kasus kriminal yang terjadi di laut.
Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, penyidikan kriminal laut dilakukan oleh kepolisian laut. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1976 tentang Penyidikan Perkara di Laut yang mengatur mengenai kewenangan kepolisian laut dalam melakukan penyidikan tindak kriminal di perairan Indonesia. Dalam hal ini, kepolisian laut memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus kriminal laut.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, penyidikan kriminal laut merupakan hal yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara berbagai instansi terkait. “Penyidikan kriminal laut tidak hanya melibatkan kepolisian laut, tetapi juga instansi terkait lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut,” ujar Prof. Hikmahanto.
Dalam kasus-kasus kriminal laut, kerjasama antara instansi terkait menjadi kunci utama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Kita harus bekerja sama secara sinergis dalam menangani kasus-kasus kriminal laut agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga menjaga kedaulatan laut Indonesia.”
Dalam tinjauan hukum di Indonesia, penyidikan kriminal laut merupakan bagian yang penting dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Dengan kerjasama antara berbagai instansi terkait dan penerapan hukum laut yang berlaku, diharapkan kasus-kasus kriminal laut dapat ditangani dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.