Peran Hukum Laut dalam Penegakan Tindak Pidana di Perairan Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Hukum laut merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di perairan Indonesia, mulai dari pelayaran, penangkapan ikan, hingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di laut.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana di perairan Indonesia sangatlah vital untuk melindungi kedaulatan negara dan sumber daya alam laut kita.” Hukum laut memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dalam menangani kasus-kasus kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, perompakan kapal, dan perdagangan narkoba.
Tidak hanya itu, hukum laut juga memberikan kerangka kerja bagi kerjasama antar negara dalam menangani tindak pidana lintas batas laut. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang menjadi landasan hukum bagi kerjasama internasional dalam menegakkan hukum laut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran hukum laut sangat penting dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari ancaman-ancaman kejahatan lintas negara.” Bakamla sebagai lembaga penegak hukum laut di Indonesia memiliki peran strategis dalam memberantas tindak pidana di laut dan menjaga kedaulatan negara.
Dalam prakteknya, penegakan hukum laut di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia dan teknologi hingga minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya peran hukum laut dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia, diharapkan kerjasama antar lembaga penegak hukum laut dapat ditingkatkan untuk menciptakan perairan yang aman dan sejahtera bagi semua.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum laut dalam penegakan tindak pidana di perairan Indonesia sangatlah vital dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dan melindungi sumber daya alam laut kita. Diperlukan kerjasama antar lembaga penegak hukum laut dan kesadaran akan pentingnya hukum laut sebagai landasan hukum dalam menegakkan keadilan di laut.