Strategi Penguatan Keamanan Wilayah Maritim Indonesia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Dalam upaya meningkatkan keamanan di wilayah maritim, diperlukan strategi yang terukur dan efektif.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penguatan keamanan wilayah maritim Indonesia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kehadiran negara harus terasa di setiap sudut wilayah laut kita untuk mencegah berbagai ancaman seperti illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal, dan perdagangan manusia.”
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, seperti TNI AL, KKP, dan BNN. Kolaborasi antar lembaga ini akan memperkuat pengawasan di wilayah laut dan mencegah terjadinya kejahatan di laut.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah maritim. Dalam hal ini, Kepala Badan Keamanan Laut, Vice Admiral Aan Kurnia, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di laut. “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di laut harus aktif dalam memberikan informasi yang dapat membantu penegakan hukum di wilayah maritim,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah maritim, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Kerjasama Pertahanan Kementerian Pertahanan, Puguh Santoso, yang menyatakan bahwa “Kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara ASEAN maupun di luar ASEAN akan memperkuat posisi Indonesia dalam mengamankan wilayah maritimnya.”
Dengan adanya strategi penguatan keamanan wilayah maritim Indonesia yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan Indonesia dapat menjaga kedaulatan lautnya serta melindungi sumber daya alam yang berlimpah di wilayah maritim. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, harus bersatu padu dalam menjaga keamanan laut demi kepentingan bersama.