Kewajiban Negara dalam Menegakkan Peraturan Hukum Laut merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan lingkungan laut yang aman dan lestari. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga peraturan hukum laut di wilayah perairannya.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, kewajiban negara dalam menegakkan peraturan hukum laut diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Dalam konvensi tersebut, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara sumber daya laut serta lingkungan laut.
Salah satu contoh kewajiban negara dalam menegakkan peraturan hukum laut adalah mengawasi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam menegakkan aturan hukum laut untuk melindungi sumber daya laut.
Selain itu, kewajiban negara juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, negara diberi wewenang untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Menegakkan peraturan hukum laut bukanlah tugas yang mudah, namun penting untuk dilakukan demi keberlangsungan lingkungan laut yang sehat. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan kewajibannya dalam menegakkan peraturan hukum laut.
Dengan kesadaran akan pentingnya kewajiban negara dalam menegakkan peraturan hukum laut, diharapkan lingkungan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan laut yang aman dan lestari bagi kehidupan kita semua.