Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi besar dalam bidang kelautan. Oleh karena itu, keamanan laut menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengkaji keefektifan kebijakan pembinaan keamanan laut di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kebijakan pembinaan keamanan laut sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. “Kita harus terus mengkaji keefektifan kebijakan ini agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.
Dalam mengkaji keefektifan kebijakan pembinaan keamanan laut, perlu melibatkan berbagai pihak terkait seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam menjaga keamanan laut.
Namun, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dalam kebijakan pembinaan keamanan laut di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, masih diperlukan pembenahan dalam hal koordinasi antarlembaga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam keamanan laut.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya evaluasi dan pembenahan secara terus menerus terhadap kebijakan pembinaan keamanan laut di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kita harus terus meningkatkan kerjasama antarinstansi dan mendukung penuh upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan laut Indonesia.”
Dengan mengkaji keefektifan kebijakan pembinaan keamanan laut di Indonesia secara berkala, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas keamanan laut negara kita. Sehingga, Indonesia dapat tetap menjadi negara maritim yang aman dan sejahtera.