Tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, pelaksanaan peraturan hukum laut seringkali dihadapi oleh berbagai kendala, mulai dari faktor internal hingga eksternal.
Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Ilmu Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, salah satu tantangan utama dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. “Koordinasi yang kurang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan terkait kapasitas dan sumber daya manusia juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 30% dari total wilayah laut Indonesia yang diawasi secara rutin. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel yang dimiliki oleh Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP).
Dr. Harkristuti juga menambahkan bahwa masalah politik dan ekonomi juga turut mempengaruhi implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. “Ketika kepentingan politik dan ekonomi lebih diutamakan daripada keberlanjutan sumber daya laut, maka penegakan hukum laut akan sulit dilakukan dengan efektif,” katanya.
Namun, meskipun dihadapi oleh berbagai tantangan, tidak berarti bahwa implementasi peraturan hukum laut di Indonesia tidak bisa ditingkatkan. Menurut Prof. Dr. Tony Djohan, pakar hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan memperkuat kapasitas institusi terkait. “Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait, serta peningkatan kapasitas manusia dalam penegakan hukum laut, maka implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif,” ucapnya.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Dengan upaya bersama, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu menjaga keberlangsungan sumber daya laut untuk generasi masa depan.